Kenapa Khilafah Wajib Satu, Tidak Boleh Dua?

Beberapa waktu lalu aku menonton sebuah wawancara pendek. Ustaz Ismail Yusanto membahas buku barunya, Speak Up, dan di situ ia menyebut tegaknya khilafah sebagai “mahkota kewajiban”, istilah yang dipakai ulama klasik untuk kewajiban yang menjadi syarat tegaknya kewajiban-kewajiban lain. Aku berhenti sejenak di kalimat itu, bukan karena meragukannya, tapi karena satu pertanyaan susulan yang menurutku lebih jarang dijawab tuntas: kalau ini memang wajib, kenapa harus satu? Dunia ini luas, umat Islam tersebar di ratusan negeri. Bukankah lebih masuk akal kalau tiap kawasan punya pemimpinnya sendiri-sendiri, lalu mereka bekerja sama sebagai semacam federasi?

Pertanyaan itu kedengarannya masuk akal. Dan justru karena itu, ia layak diperiksa sungguh-sungguh, bukan dilewati begitu saja.

Kenapa Pertanyaan Ini Gampang Muncul

Kalau kamu pernah membaca tentang struktur pemerintahan Islam klasik, kamu akan tahu bahwa negaranya memang berjenjang. Ada wilayah, dan tiap wilayah punya wali, semacam gubernur. Di bawah wilayah ada ‘imalah, dipimpin ‘amil. Di bawah itu lagi ada kota dan desa, masing-masing dengan pengurusnya sendiri. Rasulullah ﷺ sendiri mengangkat banyak wali sekaligus: Muadz untuk Janad, Ziyad untuk Hadhramaut, Abu Musa untuk Zabid dan Aden.

Jadi wajar kalau muncul logika begini: kalau wali saja boleh banyak, kenapa khalifah tidak boleh? Di titik inilah kebanyakan orang berhenti bertanya, dan mulai menyimpulkan. Masalahnya, dua jabatan itu, wali dan khalifah, tidak berada pada level yang sama. Mencampurkannya sama seperti bertanya “kalau karyawan boleh ada ribuan di satu perusahaan, kenapa direktur utamanya cuma boleh satu?” Jawabannya bukan soal jumlah yang dibolehkan secara acak. Jawabannya ada di apa yang diikat oleh masing-masing jabatan itu.

Ada satu lapis kerancuan lagi yang bikin ini makin gampang salah paham: kata “imamah” itu sendiri. Ia kata umum. Orang yang memimpin shalat juga disebut imam. Pemimpin madzhab fiqih juga kadang disebut imam. Begitu kata “imamah” dipakai lepas, tanpa penjelasan tambahan, ia bisa berarti banyak hal, dan sebagian dari arti itu memang boleh banyak sekaligus. Jelas tidak masalah ada ribuan imam shalat di seluruh dunia pada saat bersamaan. Yang dimaksud ulama fiqih siyasah ketika bicara soal kewajiban satu itu bukan imamah dalam pengertian umum ini. Yang mereka maksud adalah al-imamah al-kubra, kepemimpinan agung, istilah yang di kalangan fiqih siyasah klasik dipakai sebagai sinonim dari khilafah itu sendiri. Al-Mawardi, dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyah, membuka pembahasannya dengan menyebut “al-imamah” dan “al-khilafah” berdampingan sebagai satu istilah teknis untuk jabatan politik tertinggi, dibangun lewat akad dengan ahlul-halli-wal-‘aqdi.

Jadi sebelum masuk ke dalilnya, satu hal perlu diluruskan dulu: pertanyaannya bukan “boleh gak ada banyak imam”, tapi “boleh gak ada banyak khalifah/al-imamah al-kubra sekaligus”. Dua pertanyaan yang kedengarannya mirip, tapi jawabannya bisa jauh berbeda.

Menguji dengan Pilar Kebenaran

Mari aku uji ini dengan alat yang sama yang aku pakai di tulisan-tulisan lain: Tiga Pilar Kebenaran: ada fakta, ada dalil, ada kesesuaian antara keduanya.

Faktanya, struktur negara dalam pemerintahan Islam klasik memang berjenjang seperti yang aku sebut di atas: satu khalifah di puncak, banyak wali di bawahnya, masing-masing mengurus wilayah tertentu. Ini bukan klaim teologis, ini fakta administratif yang tercatat panjang dalam sejarah pemerintahan Islam sejak masa Khulafaur Rasyidin.

Dalilnya, justru di titik inilah ulama klasik meletakkan batas yang tegas. Ada beberapa hadits shahih riwayat Muslim yang semuanya mengarah ke kesimpulan yang sama: ketaatan umat hanya boleh terikat pada satu khalifah dalam satu waktu.

Ada tiga hadits lain yang searah: riwayat Abdullah bin Amr tentang menaati yang dibaiat pertama dan “memenggal” siapa pun yang mencoba merebut kekuasaan darinya, riwayat Arfajah tentang orang yang memecah-belah jamaah muslim dalam keadaan bersatu, dan riwayat Abu Hurairah tentang kewajiban memenuhi baiat yang pertama saja kalau muncul baiat kedua. Keempatnya dikutip ulama klasik untuk satu kesimpulan: wahdatul khilafah, kesatuan khilafah, wajib: satu negara, satu khalifah, haram terpecah jadi federasi.

Redaksi hadits pertama memang keras, dan aku tidak ingin kamu berhenti di kengeriannya saja. Yang penting dipahami di sini bukan ancamannya, tapi apa yang sedang dijaga oleh ancaman seberat itu: kepastian ke mana ketaatan politik umat sebenarnya berpulang. Ini kerangka hukum dalam kitab fiqih siyasah klasik, bukan seruan tindakan untuk hari ini. Ia dibahas di sini sebagai konsep teologis-historis, persis seperti ulama membahasnya di kitab, bukan sebagai instruksi.

Kesesuaiannya, dan ini bagian yang menurutku paling membantu untuk benar-benar dipahami (bukan cuma dihafal), ada di sifat akadnya. Baiat kepada khalifah itu akad yang eksklusif, mirip dengan akad nikah dalam satu hal spesifik: soal kepastian rujukan tunggal. Seorang suami boleh punya sampai empat istri. Tapi seorang istri tidak pernah boleh punya dua suami dalam satu waktu. Bukan karena perempuan “kurang berhak”, tapi karena fungsi akad nikah itu sendiri, yaitu kepastian nasab, hanya bisa berjalan kalau rujukannya satu, tidak ambigu.

Logika yang sama berlaku pada baiat. Wali boleh banyak karena wewenangnya khusus, terbatas pada satu wilayah, dan tidak saling tumpang tindih. Tapi khalifah mengikat ketaatan umum seluruh umat: satu rujukan ri’ayah, satu junnah (pelindung), seperti disebut dalam hadits lain yang menyebut “imam laksana perisai”. Begitu ada dua khalifah sekaligus, pertanyaannya langsung tidak terjawab: umat ini taat ke yang mana? Perangnya, baitul malnya, hukumnya, mengikuti siapa? Dua rujukan ketaatan yang sama-sama “penuh” untuk satu umat yang sama adalah kontradiksi dalam fungsi akadnya sendiri, bukan sekadar dilarang oleh satu aturan terpisah yang bisa didebat, tapi tidak koheren secara struktural, persis seperti poliandri tidak koheren dengan tujuan akad nikah.

Tapi Sejarah Pernah Mencatat Lebih dari Satu, Bukan?

Kalau kamu sempat membaca sejarah Islam pertengahan, kamu mungkin akan protes di titik ini: faktanya, pernah ada masa ketika lebih dari satu pihak sama-sama memakai gelar khalifah pada saat bersamaan. Abbasiyah berpusat di Baghdad. Jauh di barat, penguasa Umayyah yang bertahan di Cordoba, Abdurrahman III, mendeklarasikan dirinya khalifah pada 929. Fatimiyah di Mesir juga memakai gelar yang sama. Kalau dalilnya setegas yang aku tulis di atas, kenapa sejarah sendiri mencatat pengecualian?

Ini pertanyaan yang jujur, dan aku tidak ingin menghindarinya. Tapi perhatikan bagaimana para sejarawan dan ulama sendiri memperlakukan fakta itu. Tidak ada satu pun dari mereka yang menulisnya sebagai preseden yang direstui, sebagai “ya memang begitu seharusnya, boleh banyak khalifah.” Yang mereka catat justru sebaliknya: itu gejala keretakan, bukti bahwa wibawa pusat sedang melemah sampai titik di mana kesatuan tidak lagi bisa dipertahankan secara riil. Ibn Khaldun, dalam Muqaddimah, menulis panjang lebar tentang pola naik-turunnya kekuasaan seperti ini, yaitu bagaimana ‘ashabiyah (ikatan solidaritas) yang menopang kekuasaan pusat melemah seiring waktu, sampai cabang-cabang yang jauh dari pusat pelan-pelan melepaskan diri secara de facto. Itu dibaca sebagai penyakit, bukan desain.

Bedanya penting. Dalil yang aku kutip di atas bicara soal apa yang seharusnya, yaitu bagaimana khilafah dirancang untuk berjalan kalau umat memenuhi kewajibannya. Fakta sejarah soal tiga klaim khalifah sekaligus itu bicara soal apa yang terjadi ketika umat gagal memenuhinya. Satu fakta deskriptif tidak pernah bisa membatalkan satu hukum preskriptif, persis seperti fakta bahwa banyak orang berbohong tidak lantas membuat kejujuran berhenti jadi kewajiban. Kegagalan menjalankan sesuatu bukan bukti bahwa ia tidak wajib. Ia justru pengingat seberapa berat kewajiban itu dijaga.

Jadi, Bukan Soal Jumlah yang Dibolehkan Sembarangan

Sampai di sini, jawaban atas pertanyaan di awal tulisan ini sudah lebih jelas. Bukan berarti Islam secara sembarangan melarang keberagaman struktur kepemimpinan. Ada level yang boleh banyak (wali, qadhi, imam shalat, imam madzhab), dan ada satu level yang wajib tunggal (khalifah, al-imamah al-kubra), karena level itu yang mengikat ketaatan politik tertinggi seluruh umat, bukan wewenang administratif satu wilayah.

Kamu mungkin bertanya, kenapa aku repot-repot membedah ini sedetail begini, kalau toh khilafah sendiri sudah aku tulis sebagai syarat, bukan tujuan di tulisan lain? Karena justru di situlah titik paling rawan disalahpahami: orang yang setuju khilafah itu wajib, tapi membayangkan bentuknya sebagai federasi longgar negara-negara Muslim, sebenarnya sedang memegang dua pemahaman yang berbenturan sendiri tanpa sadar. Mereka setuju pada prinsip, tapi membayangkan bentuk yang justru ditolak oleh dalil yang sama yang menetapkan prinsip itu. Kalau kamu ingin gambaran lebih luas soal struktur khilafah menurut kerangka ini, aku bahas lebih rinci di Khilafah Menurut HT dan Sistem Khilafah.

Ini juga pelajaran yang lebih besar dari sekadar topik khilafah. Berapa banyak keyakinan kita yang sebenarnya setengah jadi: kita pegang kesimpulannya, tapi tidak pernah benar-benar memeriksa apakah detail yang kita bayangkan di baliknya benar-benar konsisten dengan dalil yang kita jadikan sandaran?

Jadi menurutmu, dari semua hal yang kamu yakini wajib tunggal, pernahkah kamu benar-benar memeriksa kenapa ia harus tunggal, atau kamu cuma menerima kesimpulannya tanpa pernah bertanya apa yang sebenarnya dijaga oleh ketunggalan itu?