Qudwah One Ummah TV: Dari Maulid ke Seruan Khilafah

Sudah saya bahas rencananya: saya akan menonton “Qudwah” sampai selesai, bukan cuma menilai dari poster dan daftar pembicara. Sudah saya tonton, penuh, tiga jam. Dan yang paling menarik dari acara ini bukan soal Ismail Yusanto hadir atau tidak, saya sudah bahas rekam jejak hukumnya secara terpisah. Yang menarik adalah bagaimana acara ini dibangun: dibuka dengan angka kemiskinan, ditutup dengan seruan khilafah. Bukan urutan kebetulan.

Tiga Babak, Satu Arah

Formatnya rapi: “Reflective”, “Reconnect”, “Revive”. Bukan pengajian biasa dengan satu penceramah dan jamaah duduk mendengarkan, tapi produksi media dengan dramaturgi. Nasyid panjang membuka acara, disusul monolog puisi dramatis “surat untuk Rasulullah” yang isinya kritik sosial-ekonomi Indonesia, baru setelah itu masuk ke sesi orasi data, wawancara, dan diskusi panel bebas.

Babak pertama dibawakan Agung Wisnuwardana, aktivis reformasi 1998 yang tercatat sebagai eks pengurus DPP HTI dan sekarang menjabat Direktur Indonesia Justice Monitor, platform yang rutin mengomentari isu politik-ekonomi dengan framing “solusi Islam” dan aktif dikutip media-media ber-afiliasi eks-HTI. Ia membawakan sesi dengan tajuk “81 Tahun Indonesia Belum Merdeka”, meminjam ucapan Presiden Prabowo Subianto sendiri di pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 soal kemerdekaan yang belum selesai dan tidak pantasnya negara G20 masih membiarkan rakyatnya kelaparan. Dari titik pijak itu, ia melempar data: kemiskinan di Maluku Utara meski pertumbuhan ekonominya diklaim 34%, rasio gini lahan 0,58, utang negara tembus Rp10.000 triliun, titik api kebakaran hutan yang 52%-nya diklaim berada di area konsesi sawit. Saya perlu jujur di sini: angka-angka ini saya catat sebagai bagian dari apa yang disampaikan di panggung, bukan klaim yang sudah PestaHaTI verifikasi silang ke BPS atau kementerian terkait satu per satu. Yang bisa saya pastikan hanya bahwa framingnya sengaja: pakai kalimat presiden sendiri untuk menyimpulkan negeri ini “belum merdeka”, lalu menutup sesi dengan pekik “Merdeka! Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar”, bukan merujuk penjajahan asing, tapi ketundukan pada hukum Allah.

Kemerdekaan Menurut Ismail Yusanto

Sesi kedua wawancara Cerita Ihsan dengan Ismail Yusanto. Pertanyaan pembuka sederhana: untuk apa Maulid dirayakan? Jawabannya bertumpu pada satu ayat yang eksplisit ia kutip:

Cinta kepada Nabi, katanya, dibuktikan dengan ittiba, mengikuti. Ia mengutip Imam Ibnu Katsir: siapa yang mengaku cinta Allah tapi tidak ittiba kepada Nabi secara benar, “fahua kadib”, ia dusta. Ketika ditanya soal relevansi ajaran 1400 tahun lalu di era AI, jawabannya konsisten dengan pola pikir HT lama: yang berubah cuma sarana, manusia sebagai manusia tidak berubah, jadi risalahnya tetap berlaku universal, lintas zaman dan gender.

Titik paling penting muncul saat ia mendefinisikan “merdeka”. Bukan lepasnya sebuah bangsa dari penjajah asing, tapi “keadaan pada diri seseorang, masyarakat, dan negara ketika ia sepenuhnya tunduk kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan”. Contoh yang ia berikan: 11 tahun mengurus izin jilbab seragam sekolah, 19 tahun untuk berdirinya bank syariah, dan framing bahwa perang melawan terorisme pada praktiknya adalah perang melawan Islam. Klaim-klaim ini bagian dari cara pandang lama yang sama yang membawa organisasinya dibubarkan pemerintah pada 2017, sudah saya bahas kronologinya di tempat lain, saya sampaikan di sini sebagai laporan atas apa yang ia katakan, bukan sebagai fakta yang saya setujui.

Titik Krusial: Ketika Ditanya “Kenapa Bukan Model Iran Saja?”

Di sesi panel bebas, satu pertanyaan dari lingkaran diskusi Cerita Ihsan membuka jawaban paling jujur malam itu. Intinya: di tengah orang-orang yang mulai melirik sosialisme atau model kepemimpinan ala Iran sebagai alternatif kegagalan kapitalisme, bagaimana Ismail Yusanto membaca fenomena itu?

Jawabannya membingkai tiga “kekacauan” (individu, pemikiran, tatanan), lalu menyimpul dengan kalimat yang menurut saya paling layak dikutip dari seluruh acara:

“Justru ini relevansinya dari seruan kita, persatuan umat, tegaknya syariah, khilafah, kepemimpinan umat, itu kan semua kejawab. Jadi ini blessing in disguise.”

Ia melanjutkan dengan bingkai “estafeta”, perjuangan lintas generasi yang tak pernah benar-benar berhenti meski penguasa yang menghalanginya berganti dan jatuh silih berganti, dari Turki Utsmani sampai referensi eksplisit ke HTI yang dibubarkan dan FPI yang SKT-nya dicabut. Yang menarik bahwa pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab pragmatis (kenapa bukan Iran) justru diarahkan kembali ke kesimpulan lamanya sendiri: khilafah.

Menimbang, Bukan Cuma Menonton

Ini bukan kejutan bagi siapa pun yang mengikuti rekam jejak Ismail Yusanto, ini konsisten dengan posisinya sebagai eks-Sekjen HTI. Dan ini bukan cuma soal dia seorang. Agung Wisnuwardana, yang membuka acara dengan kritik “81 tahun belum merdeka”, punya rekam jejak organisasi yang sama, eks pengurus DPP HTI yang kini memimpin platformnya sendiri. Jadi bukan kebetulan kalau babak pembuka dan babak penutup acara ini bertemu di kesimpulan yang sama, dua pembicaranya memang berangkat dari titik yang sama sejak sebelum organisasinya dibubarkan. Yang perlu digarisbawahi justru soal legalitasnya: mendakwahkan konsep khilafah sebagai gagasan teologis-politik itu sendiri bukan tindak pidana di Indonesia. Yang dilarang UU Ormas adalah menjalankan struktur organisasi yang sudah dicabut status hukumnya, bukan menyuarakan gagasannya sebagai individu di forum pihak ketiga. Batas itu sudah saya bahas panjang di artikel sebelumnya, dan acara ini persis berada di sisi legal garis itu.

Tapi legal tidak sama dengan netral. Penonton yang datang untuk merayakan Maulid perlu tahu bahwa yang mereka dengar bukan cuma refleksi cinta kepada Nabi, tapi juga kerangka politik spesifik yang dibawa salah satu pembicaranya sejak sebelum organisasinya dibubarkan sembilan tahun lalu.

Perlu saya luruskan satu hal di sini, dakwah siyasiah itu sendiri bukan sesuatu yang layak dicurigai bentuknya. Rasulullah bukan cuma mengajarkan salat dan puasa, ia membangun Madinah sebagai tatanan politik penuh: menyusun piagam, menata ekonomi, menegakkan hukum, dan eksplisit menawarkan Islam sebagai jawaban atas problem dunia, bukan sekadar urusan ritual personal. UIY sendiri menyinggung ini malam itu lewat ucapan Rabi’ bin Amir menjelang Perang Qadisiyah, litahririnnas min ‘ibadatin-nas ila ‘ibadati rabbin-nas, membebaskan manusia dari penghambaan sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhannya manusia. Dakwah yang berpolitik, yang menawarkan Islam sebagai obat penawar masalah dunia, punya akar yang sah di sirah Nabi sendiri. Itu bukan yang saya pertanyakan.

Yang layak ditimbang bukan boleh-tidaknya dakwah berpolitik, tapi isi kesimpulan spesifik yang ditawarkan malam itu dan bagaimana argumennya sampai ke sana. Kerangka yang dipakai justru dipinjam dari mulut negara sendiri, pidato presiden soal kemerdekaan yang belum selesai, lalu ditarik ke kesimpulan yang sama sekali berbeda dari yang dimaksud presiden. Itu bukan kecurangan, itu teknik retorika yang sah dipakai siapa pun yang berdakwah secara politik: ambil keresahan yang sudah ada di kepala orang, lalu tawarkan satu jawaban. Yang membedakan dakwah siyasiah yang jujur dari yang manipulatif bukan boleh-tidaknya berpolitik, tapi jujur-tidaknya jalan argumen itu sampai ke kesimpulannya.

Tonton Sendiri, Lalu Timbang Sendiri

Tonton sendiri videonya, dan saya sarankan begitu daripada cuma percaya ringkasan siapa pun termasuk tulisan ini. Sambil menonton, coba tanya beberapa hal ke diri sendiri: kalau seorang presiden bicara soal kemerdekaan yang belum selesai, siapa yang berhak menafsirkan itu, dan sampai batas mana penafsiran itu masih setia pada maksud aslinya? Kalau dakwah politik itu sendiri sah, jejak Nabi sendiri membuktikannya, apa sebenarnya yang membuat satu tawaran politik lebih layak dipercaya dibanding tawaran lain yang sama-sama mengklaim kembali ke sunnah? Dan yang paling penting: dari semua yang disampaikan di panggung itu, mana yang benar-benar kamu setujui setelah dipikir sendiri, dan mana yang cuma terasa benar karena disampaikan dengan penuh keyakinan?