Ketika Kebenaran Dihitung Suara: Paradoks Mayoritas

Bayangkan sebuah ruangan berisi seratus orang awam dan satu dokter bedah. Kalau yang diputuskan lewat suara terbanyak adalah cara memilih ketua acara, hasilnya sah dan wajar diikuti. Tapi kalau yang diputuskan lewat suara terbanyak adalah cara melakukan operasi jantung, seratus suara awam itu tidak tiba tiba menjadi benar hanya karena jumlahnya lebih banyak dari satu suara dokter. Jumlah dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda, dan mencampur keduanya adalah akar dari apa yang mau diuji di artikel ini.

Demokrasi, pada asasnya, memperlakukan suara terbanyak sebagai penentu di hampir semua ranah sekaligus, baik ranah teknis, ranah hukum, maupun ranah pilihan praktis sehari hari. Pertanyaannya bukan “apakah suara rakyat penting”, karena tentu saja penting. Pertanyaannya adalah, apakah suara terbanyak, dengan sendirinya, adalah jaminan kebenaran?

Doktrin Mayoritas Bertingkat: Tiga Ranah, Tiga Patokan

Menurut catatan Abdul Qadim Zallum, Islam tidak menolak suara rakyat secara total, dan ini poin yang sering disalahpahami. Yang dibedakan adalah RANAHNYA. Ada tiga ranah yang masing masing punya patokan berbeda, dan sirah Nabi Muhammad memberi tiga contoh yang menunjukkan pembedaan ini dengan jernih.

Ranah pertama, hukum syara’. Di ranah ini, patokannya adalah nash, bukan suara terbanyak. Contohnya terlihat di Perjanjian Hudaibiyah. Ketika Nabi menyepakati beberapa syarat perjanjian yang tampak berat sebelah dengan pihak Quraisy, Umar bin Khattab menyampaikan keberatannya secara terbuka, bahkan mempertanyakan keputusan itu kepada Abu Bakar. Nabi tetap pada keputusannya, karena keputusan itu bersandar pada wahyu dan kedudukan kenabian, bukan pada seberapa banyak sahabat yang setuju atau tidak setuju. Belakangan Umar sendiri mengakui bahwa keberatannya waktu itu keliru.

Ranah kedua, keahlian dan teknis. Di ranah ini, patokannya adalah ketepatan dan siapa yang lebih paham, bukan suara terbanyak. Contohnya terlihat di Perang Badar. Nabi awalnya menempatkan pasukan di satu titik, lalu Hubab bin Mundzir, seorang sahabat yang paham medan, bertanya apakah posisi itu wahyu atau sekadar pendapat taktik. Begitu dijawab itu pendapat taktik, Hubab mengusulkan posisi lain yang lebih dekat sumber air. Nabi menerima usulan itu bukan karena dihitung suaranya, melainkan karena itu murni ranah keahlian teknis yang memang terbuka bagi siapa pun yang lebih paham.

Ranah ketiga, amal praktis non-teknis. Di ranah pilihan praktis sehari hari, semacam memilih satu dari dua opsi yang sama sama boleh, suara mayoritas memang mengikat. Contohnya terlihat menjelang Perang Uhud. Nabi cenderung memilih bertahan di dalam kota Madinah, tapi mayoritas sahabat, terutama yang belum sempat ikut Perang Badar, lebih memilih keluar menghadapi musuh di medan terbuka. Nabi mengikuti pendapat mayoritas itu, meski hasilnya kemudian pahit bagi kaum muslimin.

Kenapa Ini Jadi Masalah Ketika Semua Ranah Disamakan

Di sinilah letak kritik yang diajukan Zallum terhadap demokrasi. Demokrasi memperlakukan suara terbanyak sebagai penentu di hampir semua ranah sekaligus, termasuk ranah penetapan hukum dan ranah yang sebenarnya membutuhkan keahlian teknis. Anggota parlemen, pada umumnya, bukan ahli di setiap bidang yang mereka putuskan lewat pemungutan suara, dan suara mayoritas dari orang yang bukan ahli tidak dengan sendirinya menjadi lebih tepat hanya karena jumlahnya lebih banyak.

Ayat ini bukan alasan untuk mengabaikan pendapat orang banyak begitu saja. Ayat ini adalah pengingat epistemik, yaitu peringatan tentang cara mengetahui kebenaran: jumlah yang menyepakati sesuatu tidak otomatis menjadikannya benar, terutama ketika yang dibicarakan adalah sesuatu yang butuh dalil atau keahlian, bukan sekadar preferensi. Ini argumen yang bisa diuji secara rasional oleh siapa pun, bukan vonis kepada siapa pun.

Batas yang sama berlaku ketika hukum sudah ditetapkan. Begitu Allah dan Rasul-Nya menetapkan sesuatu, ruang untuk memilih pendapat lain tertutup, seberapa banyak pun yang menghendaki sebaliknya.

Poros Islam: Kebenaran Ditemukan, Bukan Ditenderkan

Rangkumannya begini. Di ranah hukum, kebenaran ditemukan lewat nash, lalu ditunduki, bukan ditenderkan lewat pemungutan suara. Di ranah teknis, kebenaran ditemukan lewat keahlian, lalu diikuti. Di ranah pilihan praktis yang sama sama boleh, musyawarah dan suara mayoritas memang mengikat, dan di situlah tempatnya yang sah.

Pembedaan tiga ranah ini juga menjawab kenapa mekanisme musyawarah bisa dipakai Islam tanpa harus menerima klaim bahwa suara terbanyak berhak menetapkan hukum, sesuatu yang sudah saya bahas dari sudut lain di syura vs demokrasi dan demokrasi dalam Islam.

Menguji dengan Pilar Kebenaran

Mari uji dengan alat yang sama yang dipakai untuk menimbang apa pun di situs ini, Tiga Pilar Kebenaran: ada fakta, ada dalil, dan ada kesesuaian di antara keduanya.

Faktanya, sirah mencatat tiga peristiwa dengan pola yang konsisten: Hudaibiyah (hukum syara’ mengikuti nash dan wahyu, bukan suara), Badar (strategi mengikuti keahlian, bukan suara), dan Uhud (pilihan praktis mengikuti suara mayoritas). Dalilnya, Al-Qur’an memperingatkan bahwa menuruti mayoritas bisa menyesatkan dari jalan Allah (QS Al-An’am: 116), dan menutup ruang pilihan begitu Allah dan Rasul-Nya menetapkan sesuatu (QS Al-Ahzab: 36). Kesesuaiannya, fakta sejarah dan dalil bertemu pada satu kesimpulan yang bisa diuji siapa pun: jumlah suara adalah alat yang sah untuk ranah tertentu, dan bukan alat yang sah untuk ranah lain, tergantung apa yang sedang diputuskan.

Menghitung suara adalah cara yang baik untuk memilih, dan cara yang buruk untuk menentukan apa yang benar. Demokrasi menyamakan keduanya.

Lain kali kamu mendengar argumen “kan mayoritas setuju, berarti itu yang benar”, coba tanyakan dulu satu hal: yang sedang dibicarakan itu soal memilih, soal keahlian, atau soal hukum? Begitu tiga ranah itu dipisahkan, pertanyaan soal mayoritas jadi jauh lebih jernih dijawab.

Coba ingat-ingat lagi, pernahkah kamu sendiri ikut mengangguk setuju pada sesuatu cuma karena banyak orang di sekitarmu bilang begitu, padahal kamu sebenarnya belum benar-benar memeriksa dasarnya?

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Islam menolak suara mayoritas?

Tidak secara total. Islam membedakan ranahnya. Untuk pilihan praktis sehari hari yang sama sama boleh, suara mayoritas mengikat. Untuk ranah keahlian dan teknis, patokannya adalah ketepatan dan siapa yang lebih paham. Untuk ranah hukum syara’, patokannya adalah nash, bukan suara terbanyak.

Kenapa suara terbanyak tidak otomatis menjadi jaminan kebenaran?

Karena jumlah dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda. Sebuah pendapat bisa disepakati banyak orang tanpa didasari keahlian atau dalil yang kuat, sama seperti seratus orang awam yang sepakat tidak lantas lebih tepat dari satu pendapat ahli dalam urusan yang membutuhkan keahlian khusus.

Apa contoh dari sirah Nabi yang menunjukkan tiga ranah mayoritas bertingkat ini?

Tiga contohnya adalah Perjanjian Hudaibiyah (hukum syara’ mengikuti keputusan Nabi berdasarkan wahyu, meski Umar bin Khattab keberatan), Perang Badar (strategi posisi pasukan mengikuti usulan teknis Hubab bin Mundzir yang lebih paham medan), dan Perang Uhud (pilihan keluar menghadapi musuh mengikuti suara mayoritas sahabat).

Kenapa demokrasi dianggap bermasalah kalau sudah ada musyawarah dalam Islam?

Bukan musyawarahnya yang jadi masalah, sebab musyawarah memang ada akarnya dalam Islam. Masalahnya adalah demokrasi memperlakukan suara terbanyak sebagai penentu di hampir semua ranah sekaligus, termasuk ranah hukum dan ranah yang sebenarnya membutuhkan keahlian, padahal keduanya punya patokan yang berbeda dari sekadar jumlah suara.

Apakah artikel ini berarti pendapat orang awam tidak penting dalam Islam?

Tidak. Pendapat orang banyak tetap penting dan punya tempatnya sendiri, khususnya pada ranah pilihan praktis yang sama sama boleh. Yang diuji di sini bukan pentingnya suara rakyat, melainkan batas ranah di mana suara itu berhak menjadi penentu.