Bayangkan kamu menggali parit sepanjang 4.618 kilometer. Dua tahun anggaran kemudian, kamu menghitung hasilnya: sekitar 42.000 hektare sawah yang benar-benar jadi. Itu bukan perumpamaan. Itu angka sebuah proyek negara di gambut Kalimantan Tengah, yang tercatat dalam makalah seorang pakar ilmu tanah pada 1998.
Kalau kamu membagi kasar, itu sekitar 110 meter saluran untuk tiap hektare sawah yang jadi. Aku sebut “kasar” dengan sengaja, karena saluran itu dirancang melayani wilayah yang jauh lebih luas daripada yang sempat dicetak. Tapi justru di situ soalnya: wilayah yang dilayani jauh lebih luas, sedangkan yang berhasil dipakai sangat kecil.
Tahun ini asap karhutla kembali menutup Kalimantan. Dalam tulisan tentang gambut yang sengaja dikeringkan, kita sudah melihat jaringan kanal nasional yang panjangnya sekitar 285.000 kilometer. Sekarang aku ingin mundur ke satu titik awal yang terdokumentasi di Kalimantan Tengah, dan menimbang satu pertanyaan yang lebih tajam daripada “siapa yang membakar”: bagaimana keputusan sebesar itu diambil, dan apa yang terjadi pada peringatan setelahnya?
Keputusan yang Ditandatangani 26 Desember 1995
Dasarnya adalah Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah, ditandatangani Presiden Soeharto pada 26 Desember 1995. Pasal 1 menetapkan pengembangan lahan gambut seluas satu juta hektare, dengan batas barat Sungai Sebangau, utara jalan Buntok-Palangkaraya, timur Sungai Kapuas Murung, dan selatan Laut Jawa.
Aku harus adil kepada teksnya. Tujuannya tertulis jelas: memperkuat swasembada pangan. Menurut makalah yang sama, swasembada beras yang tercapai pada 1984 berakhir sekitar 1993, dan negara waktu itu mengimpor sekitar 2 juta ton beras setahun. Itu persoalan nyata, bukan karangan. Teks keputusannya juga menyebut analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari perencanaan (Pasal 3). Dan soal siapa yang menanggung biayanya, Pasal 4 menyebut jaringan pengairan primer dibiayai Dana Bantuan Presiden, sedangkan sekunder dan tersier dari APBN. Jadi saluran-saluran itu dibiayai negara sejak teks pertamanya.
Kalau kamu tinggal di Kalimantan Tengah, wilayah itu bukan peta yang jauh: batas utaranya adalah jalan yang kamu kenal, Buntok-Palangkaraya. Dan yang perlu kamu perhatikan bukan niatnya. Yang perlu kamu perhatikan adalah urutannya.
Saluran Digali Dulu, Datanya Menyusul
Dalam makalah seminar nasional Walhi 1998, Tejoyuwono Notohadiprawiro mencatat keadaan proyek setelah dua tahun anggaran. Wilayahnya 1.457.100 hektare, dibagi lima daerah kerja. Saluran yang sudah dibuat: saluran induk 110 km, saluran utama 1.129 km, sekunder 964 km, tersier 900 km, dan kuarter 1.515 km. Jumlahnya 4.618 km. Sementara itu lahan yang sudah dibuka baru 47.950 hektare (3,3 persen), dan yang selesai dicetak jadi sawah sekitar 42.000 hektare (2,9 persen).
Ia juga menulis tiga hal yang sebaiknya kamu baca pelan-pelan.
Pertama, hanya sekitar 40 persen wilayah itu benar-benar tanah gambut menurut kriteria klasifikasi tanah. Nama “proyek lahan gambut” menurutnya salah pilih, dan kesalahan nama itu berakibat pada asumsi perancangan.
Kedua, data tanah, topografi, hidrologi, dan AMDAL regional yang sangat diperlukan baru dikumpulkan setelah saluran induk dan saluran utama maju jauh. Akibatnya letak dan arah banyak jalur keliru.
Ketiga, saluran induk memotong kubah gambut tebal, dan beberapa saluran utama mengiris punggung kubah itu, padahal kubah gambut adalah lumbung air utama. Saluran yang dirancang untuk memasok air justru berubah fungsi menjadi pengatus yang pelan-pelan menghabiskan cadangan air.
Data tanah dan hidrologi baru dikumpulkan setelah saluran induknya sudah maju jauh.
Kalau kamu pernah merenovasi rumah, kamu tahu rasanya: memotong dinding dulu, baru menggambar denahnya. Bedanya, yang dipotong di sini adalah lumbung air sebuah ekosistem.
Surat Bank Dunia, Juni 1998
Bayangkan kamu menjadi menteri yang menerima surat ini. Pada 2 Juni 1998, Bank Dunia mengirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum yang dikutip dalam makalah itu. Isinya antara lain: penempatan saluran di gambut tebal menyebabkan amblesan, dan gambut yang mengering di sepanjang saluran itu akan makin mudah terbakar. Bank Dunia mengusulkan agar saluran utama di wilayah gambut tebal ditimbun kembali dan daerah kerja yang hampir seluruhnya di atas gambut tebal ditutup.
Dua bulan sebelumnya, pada April 1998, Menteri Pertanian atas instruksi Presiden membentuk Tim Kaji Ulang. Kesimpulannya: sisa wilayah sekitar 1,41 juta hektare perlu direhabilitasi dengan vegetasi hutan alami, dan saluran yang sudah terbuat perlu ditabat atau ditimbun. Tejoyuwono menyimpulkan proyek itu “secara de facto sudah berhenti”.
Aku perlu menahan klaimku di sini, dan kamu berhak tahu alasannya. Aku tidak menemukan peringatan tertulis sebelum 1995. Yang bisa kubuktikan hanya kritik 1998, dan itu datang setelah proyek berjalan. Jadi aku tidak akan menulis “ilmuwan sudah memperingatkan sejak awal”. Yang bisa kita tulis lebih sempit tapi lebih kokoh: peringatan itu sudah jelas tertulis pada Juni 1998, dan isinya persis menyebut risiko kebakaran.
Dicabut 1999, tapi Polanya Belum
Pada 13 Juli 1999, Presiden B.J. Habibie menandatangani Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999. Pasal 4-nya menyatakan Keppres 82/1995 beserta perubahannya tidak berlaku lagi. Alasannya tertulis di bagian menimbang: sebagian kawasan itu adalah lahan basah bergambut tebal yang berfungsi lindung dan perlu dikonservasi, dan pengembangan yang dulu “sudah tidak sesuai lagi”. Pasal 1 menarik garis: gambut lebih dari 3 meter dikonservasi, kurang dari 3 meter boleh dimanfaatkan. Pasal 2 mewajibkan kebijakan didasarkan pada studi AMDAL terpadu.
Perhatikan satu detail yang sering terlewat. Teks 1999 tidak memakai kata “gagal” atau “salah”. Ia memakai “tidak sesuai lagi”. Aku tidak menulis itu untuk mengoreksi siapa pun, tapi supaya kamu tahu persis apa yang tertulis, dan apa yang cuma kita sangka tertulis.
Lalu lompat ke tahun ini. Pada 24 September 2026, Presiden memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) langsung di bawah Presiden, dengan fokus pencegahan karhutla di enam provinsi gambut, salah satunya Kalimantan Tengah. Kepala dan wakilnya dilantik 15 Oktober 2026 lewat Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2026. Badan sebelumnya, BRGM, dibentuk 2016 dan masa tugasnya berakhir akhir Desember 2024.
Soal payung hukum badan baru ini, aku tuliskan selengkap yang bisa kutemukan. Pada akhir September sampai awal Oktober, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyusun draf peraturan presiden (perpres) pembentukannya, yang menurut pemberitaan akan dikirim ke Sekretariat Negara untuk harmonisasi. Pada 15 Oktober pimpinannya dilantik, dan di hari yang sama Pantau Gambut menyatakan perpres yang menjadi dasar kelembagaan dan kewenangannya belum ditunjukkan secara terbuka kepada publik. Per 1 November 2026 aku belum menemukan perpres yang sudah terbit. Kalau ternyata sudah ada, tulisan ini perlu kuperbarui.
Aku tidak mengatakan niat siapa pun buruk. Aku hanya menunjuk sesuatu yang bisa kamu periksa sendiri, tanpa perlu percaya padaku: pimpinan badannya sudah dilantik, sementara dasar hukum badannya belum terlihat oleh publik.
Aku tidak mengklaim setiap titik api tahun ini berasal dari saluran 1995. Pembuktian seperti itu butuh peta api dan peta saluran yang ditumpuk, dan aku tidak punya keduanya. Yang kuajukan lebih sederhana: pola pengambilan keputusannya. Kalau pola itu sama, apa yang membuatmu yakin hasilnya akan berbeda?
Timbangan Syariat: Urusan di Tangan Siapa?
Untuk menimbang pola ini dengan syariat, ada dua pegangan. Yang pertama hadits dalam Shahih al-Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Seorang Badui bertanya kepada Nabi ﷺ kapan hari kiamat. Beliau menjawab bahwa bila amanah disia-siakan, tunggulah kiamat. Ketika ditanya bagaimana amanah disia-siakan, beliau bersabda:
إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ
Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazhiris sa'ah
"Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kiamat."
Yang kedua ayat Al-Qur’an:
فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun
"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."
Aku harus jujur tentang tingkat klaimnya. Konteks ayat itu adalah para utusan yang semuanya laki-laki, dan Al-Qur’an menyuruh orang yang ragu untuk bertanya kepada ahli kitab terdahulu. Syekh As-Sa’di dalam tafsirnya mengambil kekhususan itu, lalu menambahkan bahwa keumuman ayat ini memuat pujian bagi ahli ilmu, dan bahwa Allah memerintahkan orang yang tidak tahu untuk merujuk kepada mereka dalam berbagai peristiwa (terjemahan bebasku dari teks Arab). Itu penegasan As-Sa’di, bukan bunyi ayatnya.
Hadits di atas pun berbicara tentang amanah kepemimpinan secara umum, bukan tentang hidrologi gambut. Jadi memakainya untuk kasus ini adalah analogi dan penimbangan, bukan teks yang menyebut gambut. Orang bisa berbeda pendapat tentang seberapa jauh “ahli” itu meluas. Tapi uji sendiri dengan tiga pertanyaan: ada fakta (data 1998, surat Bank Dunia, teks dua Keppres), ada dalil (hadits amanah dan perintah merujuk kepada ahli), dan apakah keduanya bersesuaian? Menurutku, bersesuaian pada satu titik: sebuah urusan yang menyangkut hajat orang banyak, jika diputuskan sebelum ahlinya didengar, sudah menyalahi arah dalil itu.
Itu juga kelanjutan dari logika yang kutulis sebelumnya: karhutla bukan takdir, tapi pilihan yang harus dihisab. Pilihan menggali saluran sebelum data dikumpulkan adalah pilihan. Pilihan melantik badan sebelum payung hukumnya jelas juga pilihan.
Bawa Pulang
Aku tidak menulis ini untuk mengatakan proyek 1995 adalah satu-satunya sumber asap yang kamu hirup hari ini. Aku menulisnya karena dokumen primernya ada, terbuka, dan bisa kamu baca sendiri: dua Keppres, satu makalah 1998, dan satu surat Bank Dunia. Dari situ terlihat satu pola yang sederhana tapi mahal: keputusan besar atas sumber daya bersama diambil lebih dulu, ahlinya didengar kemudian, dan yang menanggung akibatnya adalah orang yang menghirup asapnya.
Kalau kamu mengikuti seri karhutla sebelumnya, kamu sudah membaca siapa yang menanggung dan hutan yang izinnya dicabut kembali ke siapa. Tulisan ini menambahkan pertanyaan yang lebih awal dalam rantainya, dan mungkin lebih dekat denganmu: bagaimana urusan itu diputuskan sejak awal?
Sebelum kamu menutup halaman ini, ada tiga hal yang bisa kamu pikirkan:
- Kalau sebuah keputusan besar atas sumber daya bersama diambil sebelum datanya ada, siapa menurutmu yang paling berhak menuntut penjelasan?
- Bank Dunia menulis soal risiko kebakaran pada Juni 1998. Apa yang menurutmu perlu terjadi supaya peringatan seperti itu tidak berhenti di surat?
- Kalau sebuah badan baru dilantik sebelum payung hukumnya jelas, apa yang akan kamu periksa lebih dulu?
Menurutmu, bagaimana seharusnya sebuah keputusan atas gambut diambil supaya pelajaran 1998 tidak dibuang lagi?