Yusuf Meminta Jabatan: Kapan Itu Ambisi, Kapan Itu Amanah?

Tuduhan yang paling sering menempel ke dakwah yang masuk ranah politik itu sederhana: ujung-ujungnya cuma haus kekuasaan, dibungkus bahasa agama supaya kedengaran mulia. Tuduhan ini kadang benar, sejarah penuh contoh kekuasaan yang dikejar atas nama Tuhan padahal motifnya duniawi. Tapi kalau tuduhan ini dijadikan hukum mutlak, keinginan atas posisi kekuasaan itu sendiri otomatis ambisi tercela, ada satu kisah dalam Al-Qur’an yang justru berdiri sebagai bantahan langsung.

Yusuf Meminta Jabatan, Bukan Menunggu Ditawari

Ayat ini gamblang: Nabi Yusuf tidak menunggu Firaun menawari, ia sendiri yang mengajukan diri, lengkap dengan menyebutkan kelebihan dirinya sebagai alasan kenapa ia layak. Kalau meminta posisi kekuasaan itu sendiri sudah cacat secara akhlak, ayat ini akan jadi masalah besar bagi seorang nabi yang ma’shum. Tapi Al-Qur’an mencatatnya begitu saja, tanpa nada penyesalan atau teguran apa pun sesudahnya.

Tapi Ada Hadits yang Melarang Ini

Di sisi lain, ada riwayat yang arahnya kelihatan berlawanan. Al-Qurtubi, dalam tafsirnya atas ayat di atas, mengutip dua riwayat yang jadi rujukan klasik soal ini. Yang pertama, Nabi bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah:

Riwayat kedua, dari Abu Musa al-Asy’ari sendiri: ia datang menghadap Nabi ﷺ bersama dua orang sepupunya, dan keduanya sama-sama meminta diangkat jadi pejabat. Nabi ﷺ menjawab, sebagaimana dikutip Al-Qurtubi, bahwa beliau tidak akan mengangkat untuk pekerjaan itu orang yang memintanya atau berambisi kepadanya.

Dua nash, satu ayat mengizinkan permintaan jabatan, dua hadits yang mewanti-wantinya. Ini bukan kontradiksi yang perlu ditutupi, ini justru titik masuk untuk memahami di mana sebenarnya garis antara amanah dan ambisi berdiri.

Garis Pemisahnya: Ada Tidaknya Orang Lain yang Lebih Layak

Al-Qurtubi sendiri menjawab ketegangan ini dengan penjelasan yang tajam. Yusuf meminta jabatan itu, tulisnya, karena ia tahu tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya dalam menegakkan keadilan, memperbaiki keadaan, dan menyampaikan hak kepada yang berhak menerimanya, sehingga ia memandang itu sebagai kewajiban yang jatuh khusus kepada dirinya karena memang tidak ada orang lain.

Prinsip yang sama, tulis Al-Qurtubi, berlaku hari ini: kalau seseorang tahu pada dirinya sendiri bahwa ia sanggup menegakkan kebenaran dalam sebuah jabatan, dan tidak ada orang lain yang layak atau bisa menggantikannya, jabatan itu jadi kewajiban yang mengikat khusus baginya, dan ia wajib mengambilnya, bahkan wajib memintanya, sebagaimana Yusuf, sambil menyebutkan kelebihan dirinya yang membuatnya layak. Tapi kalau ada orang lain yang sanggup dan layak, dan ia tahu itu, lebih baik ia tidak meminta, sesuai larangan Nabi ﷺ kepada Abdurrahman.

Lalu, apa yang membedakan orang yang benar-benar terpanggil karena kebutuhan mendesak dari orang yang cuma memakai bahasa itu sebagai kedok? Al-Qurtubi memberi satu ukuran yang tajam: kalau seseorang tetap ngotot memintanya sambil tahu betapa besar bahayanya dan betapa sulitnya lolos dari beban itu, itu justru bukti bahwa ia mengejarnya untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingannya, dan orang seperti ini rawan dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri.

Yang membedakan ambisi dari amanah bukan soal meminta atau tidak. Yang membedakannya adalah apakah kamu memang satu-satunya yang bisa, atau kamu cuma yang paling ingin.

Al-Mawardi: Ikhtilaf yang Sama, Ranah Peradilan

Ternyata bukan cuma di tafsir Al-Qur’an ketegangan ini dibahas. Al-Mawardi, dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, membahas hal yang sama persis untuk konteks meminta jabatan hakim, dan memetakan motif orang yang mengajukan diri jadi beberapa kategori. Mengajukan diri karena permusuhan pribadi, ingin merebut posisi dari orang yang sudah layak memegangnya, itu dilarang, bahkan membuat si pengaju cacat secara hukum untuk jabatan itu. Mengajukan diri karena butuh gaji dari kas negara, itu mubah, boleh saja. Mengajukan diri karena khawatir posisi itu jatuh ke tangan orang yang tidak layak, terutama untuk urusan yang menyangkut kas negara, itu juga mubah, bahkan cenderung terpuji.

Baru untuk kategori terakhir, mengajukan diri semata demi kebanggaan dan kedudukan di mata manusia, Al-Mawardi mencatat ulama berbeda pendapat: sebagian menghukuminya makruh, dengan mengutip ayat bahwa negeri akhirat disediakan untuk mereka yang tidak menyombongkan diri di muka bumi. Tapi sebagian lain menilainya tidak makruh sama sekali, karena meminta jabatan itu sendiri sesuatu yang mubah, dan mereka mengutip persis ayat Yusuf di atas sebagai buktinya. Yang menarik, kedua kubu ini tetap sepakat pada satu titik: bolehnya, cuma berbeda soal makruh-tidaknya.

Polanya sama dengan yang sudah dibongkar Al-Qurtubi. Yang menentukan bukan tindakan lahiriahnya, meminta atau tidak, tapi motif di baliknya, dan motif itu yang paling jujur terbaca dari satu pertanyaan sederhana: kalau posisi itu diambil orang lain yang sama layaknya, apakah kamu akan lega, atau kamu akan kecewa?

Menerapkannya ke Dakwah Siyasiyah

Dakwah siyasiyah, seruan yang masuk ke ranah pengaturan hidup bersama, sudah sah bentuknya sejak Rasulullah ﷺ sendiri menjalankannya di Madinah. Tapi kesahihan bentuk itu tidak otomatis membersihkan setiap orang yang memakainya dari kemungkinan bermotif ambisi. Amanah ri’ayah yang dibebankan ke siapa pun yang mengurus urusan orang banyak itu berat, dan berat itu sendiri yang jadi alat ujinya.

Sudah dibahas di tulisan lain bahwa menegakkan tatanan yang menjalankan hukum Allah berstatus fardhu kifayah, kewajiban yang gugur begitu ada yang menjalankannya dengan memadai. Kalau kewajiban itu masih berdiri karena belum ada yang menjalankannya secara memadai, pertanyaan yang lebih personal langsung menyusul, dan itu pertanyaan yang sama persis dengan yang dijawab Al-Qurtubi lewat kisah Yusuf: apakah kamu maju karena memang tidak ada orang lain yang lebih layak dan lebih siap menanggung amanahnya, atau kamu maju karena posisi itu sendiri yang kamu inginkan?

Ukuran yang sama berlaku ke arah sebaliknya, ke orang yang menuduh. Tuduhan “ambisi kekuasaan” yang dilempar ke setiap dakwah yang menyentuh ranah politik, tanpa pernah menimbang motif dan kesiapan orang yang dituduh, itu sendiri jatuh ke generalisasi yang sama gegabahnya dengan menganggap semua permintaan jabatan otomatis tercela. Bukan meminta jabatannya yang jadi soal. Bukan pula terlibat politiknya. Yang jadi soal, dari dulu sampai sekarang, tetap sama: mau menanggung amanahnya, atau cuma mau posisinya.

Satu Pertanyaan untuk Diri Sendiri

Bawa pulang ukuran Al-Qurtubi ini, bukan cuma untuk menilai orang lain, tapi lebih dulu untuk diri sendiri. Kalau posisi atau pengaruh yang sedang kamu kejar itu diambil orang lain yang sama layaknya, dan kamu tetap bisa membantu dari luar tanpa gelar apa pun, apakah kamu akan lega amanah itu sudah tertunaikan, atau kamu akan kecewa karena bukan kamu yang mendapatkannya? Jawaban yang jujur atas pertanyaan itu, lebih dari argumen apa pun, yang sebenarnya membedakan Yusuf dari ambisi yang menyamar jadi dakwah.